MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERATURAN OJK

PERATURAN OJK Nomor 17 Tahun 2025

Tentang

Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

Sedang dibacaPasal 13Pasal 13 dari 162
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
17Nomor
2025Tahun Terbit
162Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 13 dari 162
8%
TEKS RESMI

Pasal 13

(1) Anggota Direksi:
a. dilarang melakukan rangkap jabatan pada
Penyelenggara lain; dan
b. wajib berdomisili di Indonesia.
(2) Dalam hal Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkewarganegaraan asing, Direksi wajib memiliki:
a. izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap; dan
b. surat izin bekerja dari instansi yang berwenang.
(3) Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap
jabatan pada Penyelenggara lain.
(4) Dalam hal Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) berkewarganegaraan asing dan
berdomisili di Indonesia, Dewan Komisaris wajib
memiliki:
a. izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap; dan
b. surat izin bekerja dari instansi yang berwenang.
(5) Dalam hal Penyelenggara berbentuk koperasi,
ketentuan mengenai rangkap jabatan dan domisili
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) mengacu pada ketentuan peraturan
perundang - undangan di bidang koperasi.
(6) Penyelenggara wajib memiliki:
a. sumber daya manusia yang memiliki keahlian
dan/atau latar belakang di bidang Teknologi
Informasi; dan
b. sumber daya manusia yang memiliki keahlian
untuk melakukan penelaahan terhadap Penerbit.
(7) Penyelenggara harus meningkatkan kualitas sumber
daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan
pelatihan yang mendukung pengembangan Layanan
Urun Dana.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
InformasiDisebut dalam Pasal 13

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…

 Teknologi InformasiDisebut dalam Pasal 13

Teknologi Informasi adalah teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

 AhliDisebut dalam Pasal 13

orang yang memiliki keahlian khusus dan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan atau keahliannya untuk membantu menjelaskan persoalan yang relevan…

 Dewan KomisarisDisebut dalam Pasal 13

Dewan Komisaris adalah istilah dalam pendirian, pengelolaan, perizinan, kepemilikan, perubahan, atau pembubaran badan usaha dan perseroan, termasuk perseroan…

 DireksiDisebut dalam Pasal 13

Direksi adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…

 DomisiliDisebut dalam Pasal 13

Domisili adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

 IkanDisebut dalam Pasal 13

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

 IzinDisebut dalam Pasal 13

Izin adalah keputusan pejabat berwenang yang menyatakan persetujuan atas permohonan warga sesuai peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut digunakan dalam…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045