PERATURAN OJK Nomor 17 Tahun 2025

(1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60 ayat (1), Pasal 61,
Pasal 62 ayat (2), Pasal 63, Pasal 64 ayat (1), ayat (2),
Pasal 65 ayat (1), ayat (2), Pasal 66, Pasal 67 ayat (1),
Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), ayat (2),
ayat (3), ayat (4) , Pasal 72, Pasal 73 ayat (1), ayat (4),
ayat (5), ayat (6), dan/atau ayat (7), dikenai sanksi
administrati f .
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan
juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
uang tertentu;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pencabutan izin usaha; dan/atau
f. pembatalan persetujuan;
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f,
dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului
pengenaan sanksi administratif berupa peringatan
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
(6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara
- 54 -
tersendiri atau secara bersama - sama dengan
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf c.
(7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan di bidang pasar modal.
BAB VI
LAYANAN URUN DANA
Bagian Kesatu
Pernyataan Penyelenggara