PERATURAN OJK Nomor 17 Tahun 2025

(1) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tahunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b kepada
Otoritas Jasa Keuangan untuk periode pelaporan 1
Januari sampai 31 Desember.
(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib memuat paling sedikit:
a. laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi,
laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan
rasio keuangan;
- 51 -
b. laporan kegiatan penyelenggaraan Layanan Urun
Dana yang meliputi:
1. laporan kegiatan operasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 huruf b; dan
2. laporan kerja sama Penyelenggara dengan
lembaga jasa keuangan berbasis Teknologi
Informasi dan/atau penyelenggara layanan
pendukung berbasis Teknologi Informasi, jika
terdapat kerja sama Penyelenggara dengan
lembaga jasa keuangan dan/atau
penyelenggara lay anan pendukung berbasis
Teknologi Informasi;
c. keterangan mengenai Penyelenggara memuat
paling sedikit:
1. keterangan manajemen;
2. susunan pemegang saham untuk
Penyelenggara berbentuk perseroan terbatas;
3. alamat Penyelenggara; dan
4. keterangan sumber daya manusia;
d. laporan pelanggaran Penerbit dan tindakan yang
telah dilakukan Penyelenggara atas pelanggaran
Penerbit, jika Penerbit melakukan pelanggaran;
e. struktur organisasi Penyelenggara;
f. laporan mengenai tata kelola memuat paling
sedikit:
1. manajemen risiko;
2. kebijakan penanganan pengaduan; dan
3. peran direksi dan dewan komisaris dalam
menjalankan fungsi layanan pengaduan; dan
g. pernyataan bahwa Penyelenggara bertanggung
jawab atas kebenaran data dan informasi yang
dimuat dalam laporan tahunan.
(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a wajib diaudit oleh akuntan publik yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
wajib disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas
Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
paling lambat akhir bulan keempat setelah periode
pelaporan berakhir dengan menggunakan surat
penyampaian laporan tahunan tercantum dalam
Format pada Lampiran 21 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini.
(5) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas
waktu penyampaian laporan tahunan sehubungan
dengan adanya kewajiban laporan akuntan dalam
rangka audit atas laporan keuangan dimaksud.
- 52 -