PERATURAN OJK Nomor 17 Tahun 2025

(1) Calon PSP yang tidak disetujui oleh Otoritas Jasa
Keuangan karena tidak memenuhi persyaratan
integritas, namun telah memiliki saham Penyelenggara:
a. wajib mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya
pada Penyelenggara dan tidak melakukan
Pengendalian;
b. hak pemegang saham berupa hak untuk
menghadiri, diperhitungkan dalam kuorum,
mengeluarkan suara dalam rapat umum
pemegang saham, dan hak menerima dividen yang
dibagikan tidak diakui; dan
c. pengalihan kepemilikan saham sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dilakukan paling lama 1
(satu) tahun sejak tanggal surat penyampaian
hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang
ditetapkan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa
Keuangan.
(2) Calon PSP yang tidak disetujui oleh Otoritas Jasa
Keuangan karena tidak memenuhi persyaratan
kelayakan keuangan, namun telah memiliki saham
Penyelenggara:
a. wajib mengalihkan sebagian kepemilikan
sahamnya pada Penyelenggara, sehingga jumlah
saham yang dimiliki kembali ke jumlah awal;
b. hak pemegang saham berupa hak untuk
menghadiri, perhitungan kuorum, mengeluarkan
suara dalam rapat umum pemegang saham, dan
hak menerima dividen yang dibagikan, hanya
- 39 -
diakui sebesar jumlah saham awal; dan
c. pengalihan kepemilikan saham sebagaimana
dimaksud dalam huruf a wajib dilakukan paling
lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penolakan.
(3) Dalam hal calon PSP tidak melakukan pengalihan
kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), hak pemegang saham tidak diakui sampai dengan
yang bersangkutan melakukan pengalihan kepemilikan
saham.
(4) Dalam hal tidak terdapat ketentuan peraturan
perundang - undangan yang mengatur mengenai
pelaporan perubahan anggaran dasar terkait
perubahan kepemilikan, Penyelenggara wajib
melaporkan pengalihan kepemilikan saham paling
lambat 5 (lima) hari kerja setelah r apat umum
pemegang saham mengesahkan pengalihan
kepemilikan saham.