PERATURAN OJK Nomor 17 Tahun 2025

(1) Penyelenggara yang melakukan peningkatan modal
disetor wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas
Jasa Keuangan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
setelah tanggal surat persetujuan atau penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh
menteri.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan
melampirkan dokumen paling sedikit:
a. bukti surat penerimaan pemberitahuan
perubahan anggaran dasar oleh menteri terkait
peningkatan modal disetor;
b. surat pernyataan pemegang saham yang
menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal
dari pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi
senjata pemusnah massal, dan kejahatan
keuangan lainnya;
c. surat pemberitahuan pajak selama 2 (dua) tahun
terakhir dan/atau dokumen lain yang
menunjukkan kemampuan keuangan serta
sumber dana setoran modal, jika PSP merupakan
orang perseorangan;
d. laporan keuangan pemegang saham terakhir yang
telah diaudit oleh akuntan publik, jika PSP
berbentuk badan hukum;
e. rekening koran selama 6 (enam) bulan terakhir
dalam periode penyetoran modal, jika PSP
merupakan orang perseorangan;
f. laporan realisasi peningkatan modal disetor; dan
g. akta perubahan anggaran dasar.
(4) Peningkatan modal disetor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan
pemenuhan persyaratan kemampuan keuangan PSP .
- 9 -
(5) Peningkatan modal disetor dilarang dilakukan selain
dalam bentuk:
a. setoran tunai;
b. kapitalisasi saldo laba; dan/atau
c. dividen saham.
Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia