☰Daftar Isi Regulasi173 Pasal

PORTAL REGULASIPP

PP Nomor 16 Tahun 2026

Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sedang dibacaPasal 102Pasal 98 dari 173

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

16Nomor

2026Tahun Terbit

173Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 98 dari 173

57%

TEKS RESMI

Pasal 102

(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama
disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat
7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
(21 Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan
membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas)
Hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan
Desa dari pimpinan BPD.
(3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan
dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris
Desa.
(4) Peraturan .
SK No 274941 A
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-54-
(41 Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati/Wali
Kota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling
lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
(5) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah
Desa.
Bagian Kedua
Peraturan Kepala Desa

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

DesaDisebut dalam Pasal 102

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat,…

PeraturanDisebut dalam Pasal 102

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

BupatiDisebut dalam Pasal 102

Bupati adalah kepala daerah kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Uraian ini merupakan penjelasan…

IkanDisebut dalam Pasal 102

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

Kepala DesaDisebut dalam Pasal 102

Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa yang menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Uraian…

KesepakatanDisebut dalam Pasal 102

Kesepakatan adalah persesuaian kehendak para pihak mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum…

Pemerintah DesaDisebut dalam Pasal 102

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan…

Peraturan DesaDisebut dalam Pasal 102

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.…

SMART CONNECTIONS

Related Legal Intelligence

Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.

Istilah Terkait1 dari 4 preview

IstilahEvaluasi Rancangan Peraturan Desa APB DesaPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Regulasi Terkait1 dari 4 preview

RegulasiPERMENKUM Nomor 40 Tahun 2025Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Pasal Terkait1 dari 4 preview

PasalPasal 17Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Artikel Terkait1 dari 4 preview

ArtikelBotok Desak RUU Perampasan Aset, DPR Targetkan Pengesahan 15 DesemberPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.

Buka Premium