MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPP

PP Nomor 16 Tahun 2026

Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sedang dibacaPasal 130Pasal 116 dari 173
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
16Nomor
2026Tahun Terbit
173Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 116 dari 173
67%
TEKS RESMI

Pasal 130

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan
Desa diatur dengan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam
negeri.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan dan
pengesahan terhadap penyaluran langsung Dana Desa ke
RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ll4 ayat (2) dan
penyaluran langsung dana alokasi umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal l2O ayat (41 pada anggaran
pendapatan dan belanja daerah diatur dengan peraturan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang dalam negeri.
(3) Kementerian/lembaga yang mendanai kewenangan Desa
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala
Desa menyusun rancangan anggaran dengan berpedoman
pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang dalam negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Bagian
SK No 274956 A
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-69-
Bagian Kedua
Aset Desa

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
DesaDisebut dalam Pasal 130

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat,…

 PeraturanDisebut dalam Pasal 130

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

 Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahDisebut dalam Pasal 130

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah istilah dalam hukum keuangan negara yang menjelaskan hak dan kewajiban negara yang…

 Aset DesaDisebut dalam Pasal 130

Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB…

 Dana DesaDisebut dalam Pasal 130

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan digunakan…

 Keuangan DesaDisebut dalam Pasal 130

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang…

 KewenanganDisebut dalam Pasal 130

Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

 Kewenangan Lokal Berskala DesaDisebut dalam Pasal 130

Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan atau mampu…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045