☰Daftar Isi Regulasi173 Pasal

PORTAL REGULASIPP

PP Nomor 16 Tahun 2026

Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sedang dibacaPasal 35Pasal 34 dari 173

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

16Nomor

2026Tahun Terbit

173Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 34 dari 173

20%

TEKS RESMI

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan
identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan
hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan
melibatkan Desa.
(2) Berdasarkan . .
SK No 274909 A
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-22-
(21 Berdasarkan hasil identifikasi
dan inventarisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Wali
Kota
menetapkan Peraturan Bupati/wali Kota mengenai
daftar
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Peraturan Bupati/wali Kota
sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan
menetapkan Peraturan Desa mengenai kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala
Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

DesaDisebut dalam Pasal 35

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat,…

PeraturanDisebut dalam Pasal 35

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

Undang-UndangDisebut dalam Pasal 35

Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Uraian ini merupakan penjelasan…

BupatiDisebut dalam Pasal 35

Bupati adalah kepala daerah kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Uraian ini merupakan penjelasan…

KewenanganDisebut dalam Pasal 35

Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

Kewenangan Lokal Berskala DesaDisebut dalam Pasal 35

Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan atau mampu…

PatenDisebut dalam Pasal 35

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu.…

Pemerintah DaerahDisebut dalam Pasal 35

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan…

SMART CONNECTIONS

Related Legal Intelligence

Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.

Istilah Terkait1 dari 4 preview

IstilahSisa Lebih Perhitungan Anggaran DesaPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Regulasi Terkait1 dari 4 preview

RegulasiPERATURAN BPS Nomor 3 Tahun 2025Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Pasal Terkait1 dari 4 preview

PasalPasal 17Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Putusan Terkait1 dari 2 preview

PutusanYurisprudensi 3/Yur/Pid/2018 — Penadahan: Kendaraan Tanpa SuratPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Artikel Terkait1 dari 4 preview

ArtikelMengenal Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Mana yang Lebih Tinggi?Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.

Buka Premium