PP Nomor 16 Tahun 2026

(1) Pemerintah Desa wajib mengelola APB Desa secara
transparan, akuntabel, partisipatif, serta sesuai dengan
prinsip tertib administrasi dan disiplin anggaran.
(21 Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan menyediakan informasi yang jelas,
terbuka, dan mudah diakses oleh Masyarakat Desa terkait
seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
APB Desa.
(3) Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan Desa wajib
dilakukan dalam bentuk transaksi nontunai dalam rangka
meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi risiko
penyalahgunaan anggaran.
(41 Seluruh transaksi nontunai sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dikelola melalui sistem informasi keuangan desa
yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang dalam negeri.
(5) Informasi APB Desa yang wajib diumumkan secara berkala
kepada Masyarakat Desa paling sedikit meliputi:
a. rencana dan penetapan APB Desa;
b. sumber-sumber pendapatan Desa;
c. rincian kegiatan dan alokasi anggarannya;
d. realisasi pelaksanaan anggaran, termasuk transaksi
nontunai;
e. laporan pertanggungjawaban keuangan Desa; dan
f. laporan perpajakan.
(6) Penyampaian...
SK No 274955 A
PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-68-
(6) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dilakukan melalui:
a. papan informasi publik di kantor Desa atau tempat
strategis lainnya;
b. forum Musyawarah Desa;
c. media digital resmi milik Pemerintah Desa; dan
d. dokumen cetak atau elektronik yang dapat diakses
masyarakat atas permintaan.
(71 Masyarakat Desa berhak memperoleh informasi mengenai
APB Desa dan mengajukan keberatan melalui BPD jika
menemukan indikasi penyimpangan sesuai mekanisme
yang berlaku.
(8) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melakukan kewajiban
transaksi nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(9) Dalam hal Pemerintah Desa menghadapi kendala jaringan
belum tersedia infrastruktur, Pemerintah Desa dapat
melakukan transaksi tunai.