PP Nomor 16 Tahun 2026

(1) Bupati/Wali Kota setelah menerima hasil kesepakatan
Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (21membentuk tim penataan Desa.
(21 Tim penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit terdiri atas:
a. unsur Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang
membidangi Pemerintahan Desa, pemberd ayaarr
masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan
peraturan perundang-undangan
;
b. camat. . .
SK No 274651 A
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
- 10-
b. camat atau sebutan lain; dan
c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan
pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial
kemasyarakatan.
(3) Tim penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21
mempunyai tugas melakukan kajian dan verifikasi
persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Tim penataan Desa menyampaikan hasil atas kajian dan
verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada
Bupati/Wali Kota dalam bentuk rekomendasi yang
menyatakan kelayakan dibentuknya Desa persiapan.
(5) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dinyatakan layak, Bupati/Wali Kota menetapkan
Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pembentukan Desa
persiapan.
Pasal 1 1
Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5)
dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa
persiapan.