PP Nomor 16 Tahun 2026

(1) Perubahan status Desa adat menjadi Desa
dilakukan
berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BpD
dengan memperhatikan saran dan pendapat Masyarakat
Desa setempat.
(21 Prakarsa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibahas
dan disepakati dalam Musyawarah Desa adat.
(3) Kesepakatan hasil Musyawarah Desa
adat sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 dituangkan dalam berita acara
Musyawarah Desa adat.
(41 Berita acara Musyawarah Desa
adat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh BpD kepada
Bupati/Wali Kota melalui Kepala Desa sebagai usulan
perubahan status Desa adat menjadi Desa.
(5) Bupati/Wali Kota membentuk tim penataan
Desa untuk
melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status
Desa adat menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (4).
(6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati/Wali Kota untuk
menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan
status Desa adat menjadi Desa.
(71 Dalam hal Bupati/Wali Kota menyetujui
usulan
perubahan status Desa adat menjadi Desa, Bupati/Wali
Kota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
kabupaten/kota mengenai perubahan status Desa adat
menjadi Desa kepada dewan perwakilan ralgrat daerah
kabupatenlkota untuk dibahas dan disetujui bersama.
(8) Dalam
SK No 274905 A
PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA
- 18-
(8) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (71 disetujui bersama
oleh Bupati/Wali Kota dan dewan perwakilan ralryat
daerah kabupatenf kota, Bupati/Wali Kota menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota kepada
Gubernur untuk dievaluasi.