MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPP

PP Nomor 16 Tahun 2026

Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sedang dibacaPasal 175Pasal 161 dari 173
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
16Nomor
2026Tahun Terbit
173Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 161 dari 173
93%
TEKS RESMI

Pasal 175

(1) Pemerintah melalui menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang dalam negeri melakukan
pembinaan dan pengawasan meliputi pemberian bimbingan,
supervisi, konsultasi, pengharga€rn atas prestasi, dan/atau
pendidikan dan pelatihan kepada LKD dan LAD.
(2) Pembinaan .
SK No 274980 A
P]TESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-93-
(21 Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh direktur jenderal pada
direktorat jenderal yang mempunyai tugas di bidang bina
Pemerintahan Desa.
(3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan
peningkatan kapasitas LKD dan LAD.
(41 Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan
pengawasan meliputi penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan, danf atau pemberian penghargaan atas prestasi
LKD dan LAD.
BAB XII
KETENTUAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
DesaDisebut dalam Pasal 175

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat,…

 AnakDisebut dalam Pasal 175

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…

 BupatiDisebut dalam Pasal 175

Bupati adalah kepala daerah kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Uraian ini merupakan penjelasan…

 DirekturDisebut dalam Pasal 175

Direktur adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…

 GubernurDisebut dalam Pasal 175

Gubernur adalah kepala daerah provinsi yang juga menjalankan fungsi tertentu sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan. Uraian ini…

 Hukum AdatDisebut dalam Pasal 175

Hukum adat adalah keseluruhan norma, kaidah, dan tata hukum yang hidup, berkembang, diakui, serta ditaati dalam suatu masyarakat…

 IkanDisebut dalam Pasal 175

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

 Pemerintahan DesaDisebut dalam Pasal 175

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Uraian…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045