PP Nomor 16 Tahun 2026

(1) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 153 dilaksanakan di lokasi yang
telah ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.
(21 Penetapan lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
dilaksanakan dengan mekanisme:
a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan
identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi,
mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa
sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi
Pembangunan Kawasan Perdesaan;
b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi Pembangunan
Kawasan Perdesaan disampaikan oleh Kepala Desa
kepada Bupati/Wali Kota;
c. Bupati/Wali Kota melakukan kajian atas usulan untuk
disesuaikan dengan rencana dan program
pembangunan kabupaten/kota; dan
d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati/Wali
Kota menetapkan lokasi Pembangunan Kawasan
Perdesaan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.
(3) Bupati/Wali Kota dapat mengusulkan program
Pembangunan Kawasan Perdesaan di lokasi yang telah
ditetapkannya kepada Gubernur dan kepada Pemerintah
melalui Gubernur.
(4) Program
SK No 274968 A
PIIESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-81 -
(41 Program Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berasal
dari kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian dan
Pemerintah Daerah provinsi dibahas bersama Pemerintah
Daerah kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai program
Pembangunan Kawasan Perdesaan.
(5) Program Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berasal
dari Pemerintah dicantumkan dalam rencana pembangunan
jangka menengah nasional dan rencana kerja Pemerintah.
(6) Program Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berasal
dari Pemerintah Daerah provinsi dicantumkan dalam
rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi
dan rencana kerja Pemerintah Daerah provinsi.
(71 Program Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berasal
dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota dicantumkan
dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah
kabupaten/kota dan rencana kerja Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.
(8) Bupati/Wali Kota melakukan sosialisasi program
Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Pemerintah
Desa, BPD, dan masyarakat.
(9) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa
ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa.