PP Nomor 16 Tahun 2026

(1) Dana Konservasi dan/atau Dana Rehabilitasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) berasal dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(21 Dana Konservasi dan/atau Dana Rehabilitasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari penerimaan
negara bukan pajak sumber daya alam kehutanan.
(3) Dana Konservasi dan/atau Dana Rehabilitasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari dana bagi
hasil sumber daya alam kehutanan meliputi:
a. iuran izin usaha pemanfaatan hutan bagian provinsi;
b. provisi sumber daya hutan bagian provinsi; dan
c. dana reboisasi bagian provinsi dan/atau sisa dana bagi
hasil dana reboisasi bagian kabupaten/kota.
(41 Dana Konservasi dan/atau Dana Rehabilitasi berasal dari
sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dapat bersumber dari:
a. dana lingkungan hidup yang diperuntukkan kepada
Desa yang dikelola oleh BLU;
b. dana yang dihimpun dalam bentuk perwalian untuk
kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
c. bantuan perusahaan yang berlokasi di kawasan suaka
alam dan kawasan pelestarian alam; dan/atau
d. hasil kerja sama dengan pihak ketiga.
(5) Dana...
SK No 274959 A
PRESIDEN
REFUBUK INDONESIA
-72-
(5) Dana Konservasi dan/atau Dana Rehabilitasi yang
bersumber dari dana lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (41 huruf a, diberikan sesuai
kesepakatan antara Pemerintah, dengan pemberi hibah,
donasi, dan fasilitas lain.
(6) Dana Konservasi dan/atau Dana Rehabilitasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d,
disalurkan melalui;
a. BLU;
b. pengelola dana perwalian; dan/atau
c. langsung ke Desa.
(71 Dalam hal disalurkan langsung ke Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) Pemerintah Desa melaporkan ke
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang dalam negeri.
(8) Tata cara pemberian Dana Konservasi dan/atau Dana
Rehabilitasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.