PP Nomor 16 Tahun 2026

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan;
b. pencalonan;
c. pemungutan suara; dan
d. penetapan.
(2) Tahapan
SK No 274911 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-24-
(21 Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada (1)
ayat
huruf a terdiri atas kegiatan:
a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang
akhir
masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan
sebelum berakhir masa jabatan;
b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BpD
ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari
setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada
Bupati/Wali Kota disampaikan dalam jangka waktu
30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa
jabatan;
d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia
kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan
lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah
terbentuknya panitia pemilihan; dan
e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati/Wali Kota
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak
diajukan oleh panitia.
(3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada (1)
ayat
huruf b terdiri atas kegiatan:
a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam
jangka waktu 9 (sembilan)
Hari;
b. verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan
administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan
pengumuman nama calon paling lama
25 (dua puluh lima) Hari;
c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang calon
dan
paling banyak 5 (lima) orang calon;
d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa;
e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa paling lama
3 (tiga) Hari; dan
f. masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari.
(4) Tahapan .
SK No 274912 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-25-
(4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
a. pelaksanaan pemungutan baik secara langsung
maupun secara elektronik dan penghitungan suara;
dan
b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.
(5) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b lebih dari
1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan
wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
(6) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada (1)
ayat
huruf d terdiri atas kegiatan:
a. laporan panitia pemilihan mengenai calon Kepala Desa
terpilih kepada BPD paling lambat T (tujuh) Hari
setelah pemungutan suara;
b. laporan BPD mengenai calon Kepala Desa terpilih
kepada Bupati/Wali Kota paling lambat 7 (tujuh) Hari
setelah menerima laporan panitia;
c. Bupati/Wali Kota menerbitkan keputusan mengenai
pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling
lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari
BPD; dan
d. Bupati/Wali Kota atau pejabat lain yang ditunjuk
melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat
30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan
pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan
tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(71 Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) huruf d adalah wakil Bupati/wakil Wali Kota atau
camat atau sebutan lain.
(8) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan
Kepala
Desa, Bupati/Wali Kota wajib menyelesaikan perselisihan
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
Pasal40...
SK No 274913 A
PR.ESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-26-