☰Daftar Isi Regulasi173 Pasal

PORTAL REGULASIPP

PP Nomor 16 Tahun 2026

Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sedang dibacaPasal 147Pasal 133 dari 173

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

16Nomor

2026Tahun Terbit

173Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 133 dari 173

77%

TEKS RESMI

Pasal 147

SK No 274964 A
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-77 -
Pasal 147
(1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan
Pembangunan Desa kepada Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.
(21 Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan
kebutuhan Pembangunan Desa kepada Pemerintah dan
Pemerintah Daerah provinsi.
(3) Usulan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 harus mendapatkan persetujuan
Bupati/Wali Kota.
(41 Dalam hal Bupati/Wali Kota memberikan persetujuan,
usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
oleh Bupati/Wali Kota kepada Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah provinsi.
(5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (21 dihasilkan dalam musyawarah
perencanaan Pembangunan Desa.
(6) Dalam hal Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyetujui usulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21, usulan
tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

DesaDisebut dalam Pasal 147

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat,…

BupatiDisebut dalam Pasal 147

Bupati adalah kepala daerah kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Uraian ini merupakan penjelasan…

IkanDisebut dalam Pasal 147

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

Musyawarah Perencanaan Pembangunan DesaDisebut dalam Pasal 147

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah istilah yang digunakan dalam hukum pemerintahan desa untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan…

PatenDisebut dalam Pasal 147

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu.…

Pembangunan DesaDisebut dalam Pasal 147

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Uraian ini merupakan penjelasan…

Pemerintah DaerahDisebut dalam Pasal 147

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan…

Pemerintah DesaDisebut dalam Pasal 147

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan…

SMART CONNECTIONS

Related Legal Intelligence

Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.

Istilah Terkait1 dari 4 preview

IstilahSisa Lebih Perhitungan Anggaran DesaPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Regulasi Terkait1 dari 4 preview

RegulasiPERMENDESA PDT Nomor 12 Tahun 2025Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Pasal Terkait1 dari 4 preview

PasalPasal 18Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Artikel Terkait1 dari 4 preview

Artikel11,27% Manajer KDKMP Ditempatkan Lintas Provinsi, Simkopdes Jelaskan AlasannyaPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.

Buka Premium