☰Daftar Isi Regulasi173 Pasal

PORTAL REGULASIPP

PP Nomor 16 Tahun 2026

Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sedang dibacaPasal 145Pasal 131 dari 173

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

16Nomor

2026Tahun Terbit

173Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 131 dari 173

76%

TEKS RESMI

Pasal 145

(1) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (21
huruf a memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.
(21 RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi
objektif Desa, kearifan lokal, dan arah kebijakan
pembangunan kabupaten kota.
/
(3) Pertimbangan arah kebijakan perencanaan pembangunan
kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ay at (21 paling
/
sedikit meliputi:
a. arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah
kabupaten/kota;
b. sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka
panjang daerah kabupate n kota;
I
c. rencana strategis Perangkat Daerah;
d. rencana. . .
SK No 274963 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-76-
d. rencana tata ruang wilayah kabupatenlkota; dan/atau
e. rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
(4) RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

DesaDisebut dalam Pasal 145

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat,…

IkanDisebut dalam Pasal 145

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

Kawasan PerdesaanDisebut dalam Pasal 145

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan…

Kepala DesaDisebut dalam Pasal 145

Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa yang menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Uraian…

PatenDisebut dalam Pasal 145

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu.…

Pembangunan DesaDisebut dalam Pasal 145

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Uraian ini merupakan penjelasan…

Pemberdayaan Masyarakat DesaDisebut dalam Pasal 145

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan…

Pemerintahan DesaDisebut dalam Pasal 145

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Uraian…

SMART CONNECTIONS

Related Legal Intelligence

Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.

Istilah Terkait1 dari 4 preview

IstilahMusyawarah Perencanaan Pembangunan DesaPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Regulasi Terkait1 dari 4 preview

RegulasiPERMENDESA PDT Nomor 11 Tahun 2025Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Pasal Terkait1 dari 4 preview

PasalPasal 9Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Putusan Terkait1 dari 1 preview

PutusanYurisprudensi 1/Yur/Pid/2018 — Pembunuhan: Unsur KesengajaanPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Artikel Terkait1 dari 4 preview

ArtikelKetua PTTUN Medan Dr. Disiplin F. Manao Siapkan 1 Hektare Tanah untuk Rencana PN Nias SelatanPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.

Buka Premium