☰Daftar Isi Regulasi173 Pasal

PORTAL REGULASIPP

PP Nomor 16 Tahun 2026

Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sedang dibacaPasal 21Pasal 20 dari 173

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

16Nomor

2026Tahun Terbit

173Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 20 dari 173

12%

TEKS RESMI

Pasal 21

Perubahan status Desa menjadi kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 huruf a harus memenuhi syarat
sebagai berikut:
a. luas wilayah tidak berubah;
b. jumlah minimal penduduk atau kepala keluarga sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi
terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan
produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa
keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari
masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

DesaDisebut dalam Pasal 21

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat,…

PeraturanDisebut dalam Pasal 21

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

Undang-UndangDisebut dalam Pasal 21

Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Uraian ini merupakan penjelasan…

KelurahanDisebut dalam Pasal 21

Kelurahan adalah bagian wilayah kecamatan yang dipimpin lurah sebagai perangkat kecamatan dan melaksanakan pelayanan pemerintahan sesuai ketentuan. Uraian…

PendudukDisebut dalam Pasal 21

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia sesuai pengertian administrasi kependudukan. Uraian…

Peraturan Perundang-undanganDisebut dalam Pasal 21

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh…

SMART CONNECTIONS

Related Legal Intelligence

Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.

Istilah Terkait1 dari 4 preview

IstilahPerubahan APB DesaPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Regulasi Terkait1 dari 4 preview

RegulasiPERMEN LH/BPLH Nomor 14 Tahun 2025Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Pasal Terkait1 dari 4 preview

PasalPasal 1Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Putusan Terkait1 dari 1 preview

PutusanPutusan PN Gunung Sitoli Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Gst — Anak, Turut Serta Merampas NyawaPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Artikel Terkait1 dari 4 preview

ArtikelKepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam Spektrum dan Lanskap Polri Bersama Masyarakat dan Bhayangkara NegaraPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.

Buka Premium