PP Nomor 16 Tahun 2026

(1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 160 ayat (2) terdiri atas:
a. tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa
untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan
Badan Usaha Milik Desa, dan pembangunan yang
berskala lokal Desa;
b. tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan
untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan
Badan Usaha Milik Desa, dan pembangunan yang
berskala lokal Desa;
c. tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan
untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program
dan kegiatan sektoral; dan
d. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas
meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan
Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa.
(2) Tenaga
SK No 274973 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-86-
(21 Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memiliki kompetensi dan kualifikasi pendampingan
di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi, sosial,
budaya, lingkungan, hukum, tata kelola/manajemen,
dan/atau teknik.
(3) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) berasal dari unsur
masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan
dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa,
partisipasi, dan swadaya gotong royong.