☰Daftar Isi Regulasi173 Pasal

PORTAL REGULASIPP

PP Nomor 16 Tahun 2026

Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sedang dibacaPasal 18Pasal 17 dari 173

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

16Nomor

2026Tahun Terbit

173Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 17 dari 173

10%

TEKS RESMI

Pasal 18

SK No 274901 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t4-
Pasal 18
(1) Pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa
menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf c dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa
yang bersangkutan.
(21 Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada (1)
ayat
dihasilkan melalui mekanisme:
a. BPD yang bersangkutan menyelenggarakan
Musyawarah Desa;
b. hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada
huruf a dituangkan dalam bentuk berita acara
kesepakatan penggabungan Desa yang ditanda
tangani oleh Kepala Desa dan BPD;
c. berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf b
ditindaklanjuti dengan peraturan bersama Kepala
Desa mengenai penggabungan Desa; dan
d. para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan
penggabungan Desa kepada Bupati/Wali Kota dalam
1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan
peraturan bersama Kepala Desa mengenai
penggabungan Desa.
(3) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada (1)
ayat
ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

Peraturan DaerahTerkait Pasal 18

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah untuk…

DesaDisebut dalam Pasal 18

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat,…

PeraturanDisebut dalam Pasal 18

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

BupatiDisebut dalam Pasal 18

Bupati adalah kepala daerah kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Uraian ini merupakan penjelasan…

Kepala DesaDisebut dalam Pasal 18

Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa yang menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Uraian…

KesepakatanDisebut dalam Pasal 18

Kesepakatan adalah persesuaian kehendak para pihak mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum…

Musyawarah DesaDisebut dalam Pasal 18

Musyawarah Desa adalah forum permusyawaratan antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk menyepakati hal strategis.…

PatenDisebut dalam Pasal 18

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu.…

SMART CONNECTIONS

Related Legal Intelligence

Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.

Istilah Terkait1 dari 4 preview

IstilahKeputusan Kepala DesaPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Regulasi Terkait1 dari 4 preview

RegulasiPERATURAN ANRI Nomor 7 Tahun 2025Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Pasal Terkait1 dari 4 preview

PasalPasal 7Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Artikel Terkait1 dari 4 preview

ArtikelApa Perbedaan Undang-Undang, Perppu, PP, Perpres, dan Perda?Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.

Buka Premium