PP Nomor 16 Tahun 2026

Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah
Daerah kabupatenlkota diatur lebih lanjut dengan peraturan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang dalam negeri.
BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA OLEH CAMAT ATAU SEBUTAN LAIN
Pasal 18O
(1) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan
pengawasan Desa.
(21 Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui:
a. fasilitasi penJrusunan Peraturan Desa dan Peraturan
Kepala Desa;
b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan
pendayagunaan Aset Desa;
d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan;
e.fasilitasi...
SK No 274982 A
PRESIDEN
REFUBUK INDONESIA
-95-
e. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan
Perangkat Desa;
f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian
Perangkat Desa;
i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan
daerah dengan Pembangunan Desa;
j. fasilitasi penetapan lokasi Pembangunan Kawasan
Perdesaan;
k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum;
1. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban
LKD atau LAD;
m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan
partisipatif;
n. fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama Desa
dengan pihak ketiga;
o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan
ruang Desa serta penetapan dan Penegasan Batas
Desa;
p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan
Pemberdayaan Masyarakat Desa;
q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
r. koordinasi pelaksanaan Pembangunan Kawasan
Perdesaan di wilayahnya.
BAB XIV
SARANA DAN PRASARANA DESA