PP Nomor 16 Tahun 2026

(1) Perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan
berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BpD
dengan memperhatikan saran dan pendapat Masyarakat
Desa setempat.
(21 Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas
dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
(3) Kesepakatan hasil Musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 dituangkan dalam berita acara
kesepakatan.
(41 Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disampaikan oleh BPD melalui Kepala Desa
kepada Bupati/Wali Kota sebagai usulan perubahan
status Desa menjadi kelurahan.
(5) Bupati/Wali Kota membentuk tim penataan Desa untuk
melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status
Desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4).
(6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati/Wali Kota untuk
menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan
status Desa menjadi kelurahan.
(7) Dalam...
SK No 274903 A
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-t6-
l,7l Dalam hal Bupati/Wali Kota menyetujui usulan perubahan
status Desa menjadi kelurahan, Bupati/Wali Kota
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
kabupatenlkota mengenai perubahan status Desa menjadi
kelurahan kepada dewan perwakilan ralryat daerah
kabupaten/kota untuk dibahas dan disetujui bersama.
(8) Pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan
Daerah
kabupaten/kota mengenai perubahan status Desa menjadi
kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.