MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPP

PP Nomor 16 Tahun 2026

Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sedang dibacaPasal 120Pasal 106 dari 173
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
16Nomor
2026Tahun Terbit
173Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 106 dari 173
61%
TEKS RESMI

Pasal 120

(1) Penyaluran ADD yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah kabupatenlkota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 119 ayat (1) huruf b dilakukan secara bulanan dari
RKUD ke RKD.
(21 Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk didalamnya untuk pembayaran tunjangan BPD.
(3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebesar ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115
ayat (21 dikurangi ADD yang telah disalurkan langsung
dari RKUN ke RKD oleh Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 119 ayat (4).
(41 Dalam hal ADD yang telah disalurkan langsung dari RKUN
ke RKD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 119 ayat (4) telah melebihi dari pagu ADD setiap
Desa, diperhitungkan dengan penyaluran ADD pada bulan
atau tahun berikutnya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran
ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati/Wali Kota.
Paragraf 5
SK No 274950 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-63-
Paragraf 5
Belanja dan Pembiayaan Desa

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
DesaDisebut dalam Pasal 120

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat,…

 PeraturanDisebut dalam Pasal 120

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

 AnakDisebut dalam Pasal 120

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…

 BupatiDisebut dalam Pasal 120

Bupati adalah kepala daerah kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Uraian ini merupakan penjelasan…

 PatenDisebut dalam Pasal 120

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu.…

 Pemerintah DaerahDisebut dalam Pasal 120

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan…

 TunjanganDisebut dalam Pasal 120

Tunjangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks hubungan kerja dan hak/kewajiban pekerja maupun pemberi kerja. Makna, ruang…

 Wali KotaDisebut dalam Pasal 120

Wali Kota adalah kepala daerah kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota. Uraian ini merupakan…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045