Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Direktorat Pengawasan Bidang Perdagangan, Perindustrian,
dan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:
a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan
teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan negara dan program lintas sektoral
pembangunan nasional bidang perdagangan,
perindustrian, dan ketenagakerjaan;
b. penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan
intern bidang perdagangan, perindustrian, dan
ketenagakerjaan;
c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan
intern bidang perdagangan, perindustrian, dan
ketenagakerjaan;
d. pelaksanaan pengawasan intern bidang perdagangan,
perindustrian, dan ketenagakerjaan;
e. pelaksanaan pengawasan intern terhadap perencanaan
dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara bidang
perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
f. pengoordinasian pengawasan intern bidang perdagangan,
perindustrian, dan ketenagakerjaan;
g. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan
penugasan pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan bidang perdagangan,
perindustrian, dan ketenagakerjaan;
h. pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan
kinerja instansi pemerintah pusat bidang perdagangan,
perindustrian, dan ketenagakerjaan;
i. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan sistem
pengendalian intern pemerintah bidang perdagangan,
perindustrian, dan ketenagakerjaan;
- 15 -
j. pelaksanaan pembinaan kapabilitas pengawasan intern
pemerintah bidang perdagangan, perindustrian, dan
ketenagakerjaan;
k. pelaksanaan pengawasan terhadap penerimaan negara
bukan pajak pada instansi pemerintah pusat dan wajib
bayar pada instansi pemerintah bidang perdagangan,
perindustrian, dan ketenagakerjaan; dan
l. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan manajemen
risiko pada bidang perdagangan, perindustrian, dan
ketenagakerjaan.
Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Uraian…
Pemerintah PusatDisebut dalam Pasal 27Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara dibantu Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud…
Pengendalian Intern PemerintahDisebut dalam Pasal 27Pengendalian Intern Pemerintah adalah istilah dalam hukum perbendaharaan negara yang menjelaskan pejabat perbendaharaan, pelaksanaan pendapatan dan belanja, pengelolaan…
PeraturanDisebut dalam Pasal 27Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
RisikoDisebut dalam Pasal 27Risiko adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks transaksi barang/jasa dan perlindungan konsumen. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan,…
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
