Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
(1) Fungsi Direktorat Pengawasan Bidang Politik dan
Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 menjadi tanggung jawab Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama.
(2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dibantu
oleh Kelompok Substansi pada Direktorat Pengawasan
Bidang Politik dan Penegakan Hukum yang terdiri atas :
a. Kelompok Substansi Pengawasan Bidang Politik; dan
b. Kelompok Substansi Pengawasan Bidang Hukum.
Bagian Ketiga
Direktorat Pengawasan Bidang Kesehatan,
Pemberdayaan Keluarga, dan Bencana
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan,…
KesehatanDisebut dalam Pasal 34Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang secara fisik, jiwa, dan sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan…
PejabatDisebut dalam Pasal 34Pejabat adalah seseorang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diangkat atau diberi tugas, jabatan, kewenangan, atau tanggung jawab tertentu…
Pejabat Pimpinan Tinggi PratamaDisebut dalam Pasal 34Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah istilah dalam hukum aparatur sipil negara yang digunakan untuk memahami aspek yang berkaitan…
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
