Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Direktorat Pengawasan Bidang Sosial dan Pelindungan Pekerja
Migran menyelenggarakan fungsi:
a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan
teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan negara dan program lintas sektoral
pembangunan nasional bidang sosial dan pelindungan
pekerja migran;
b. penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan
intern bidang sosial dan pelindungan pekerja migran;
c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan
intern bidang sosial dan pelindungan pekerja migran;
d. pelaksanaan pengawasan intern bidang sosial dan
pelindungan pekerja migran;
- 23 -
e. pelaksanaan pengawasan intern terhadap perencanaan
dan pemanfaatan aset negara bidang sosial dan
pelindungan pekerja migran;
f. pengoordinasian pengawasan intern bidang sosial dan
pelindungan pekerja migran;
g. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan
penugasan pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan bidang sosial dan
pelindungan pekerja migran;
h. pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan
kinerja instansi pemerintah pusat bidang sosial dan
pelindungan pekerja migran;
i. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan sistem
pengendalian intern pemerintah bidang sosial dan
pelindungan pekerja migran;
j. pelaksanaan pembinaan kapabilitas pengawasan intern
pemerintah bidang sosial dan pelindungan pekerja migran;
k. pelaksanaan pengawasan terhadap penerimaan negara
bukan pajak pada instansi pemerintah pusat dan wajib
bayar pada instansi pemerintah bidang sosial dan
pelindungan pekerja migran; dan
l. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan manajemen
risiko pada bidang sosial dan pelindungan pekerja migran .
Pekerja adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks hubungan kerja dan hak/kewajiban pekerja maupun pemberi kerja. Makna, ruang…
Pemerintah PusatDisebut dalam Pasal 41Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara dibantu Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud…
Pengendalian Intern PemerintahDisebut dalam Pasal 41Pengendalian Intern Pemerintah adalah istilah dalam hukum perbendaharaan negara yang menjelaskan pejabat perbendaharaan, pelaksanaan pendapatan dan belanja, pengelolaan…
PeraturanDisebut dalam Pasal 41Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
RisikoDisebut dalam Pasal 41Risiko adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks transaksi barang/jasa dan perlindungan konsumen. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan,…
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
