Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah
menyelenggarakan fungsi:
a. pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis
pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern
pemerintah daerah;
b. penyusunan rencana dan pengendalian pembinaan
penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah
daerah;
c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah
daerah;
d. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan sistem
pengendalian intern pemerintah daerah;
e. pelaksanaan pembinaan kapabilitas pengawasan intern
pemerintah daerah;
f. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan manajemen
risiko bidang tata kelola pemerintah daerah ;
g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan sistem
pengendalian intern pemerintah dan reformasi birokrasi di
lingkup Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah; dan
h. pelaksanaan koordinasi perencanaan, analisis, evaluasi,
dan pelaporan hasil pengawasan dan kinerja di lingkup
- 30 -
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan
Daerah.
orang yang menyampaikan laporan mengenai dugaan tindak pidana atau informasi hukum kepada pejabat atau lembaga yang berwenang menurut…
Pemerintah DaerahDisebut dalam Pasal 55Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan…
Pengendalian Intern PemerintahDisebut dalam Pasal 55Pengendalian Intern Pemerintah adalah istilah dalam hukum perbendaharaan negara yang menjelaskan pejabat perbendaharaan, pelaksanaan pendapatan dan belanja, pengelolaan…
RisikoDisebut dalam Pasal 55Risiko adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks transaksi barang/jasa dan perlindungan konsumen. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan,…
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
