Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan menyelenggarakan
fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program
analisis , dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di
bidang pengawasan intern;
b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi
kebijakan di bidang pengawasan intern;
c. koordinasi, sinkronisasi, dan pemanfaatan hasil
pelaksanaan analisis , dan pemberian rekomendasi strategi
kebijakan di bidang pengawasan intern;
d. pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan analisis ,
dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang
pengawasan intern;
e. pengembangan manajemen pengetahuan dan pembaruan
produk pengawasan intern; dan
f. pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, umum, dan pengelolaan barang
milik /kekayaan negara di Pusat Strategi Kebijakan
Pengawasan.
orang yang menyampaikan laporan mengenai dugaan tindak pidana atau informasi hukum kepada pejabat atau lembaga yang berwenang menurut…
PengembangDisebut dalam Pasal 81Pengembang adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks perumahan, rumah susun, pembangunan, atau jasa konstruksi. Makna, ruang lingkup,…
RekomendasiDisebut dalam Pasal 81Rekomendasi adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
