Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
(1) Fungsi Direktorat Investigasi II sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 menjadi tanggung jawab Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama.
(2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dibantu
- 39 -
oleh Kelompok Substansi pada Direktorat Investigasi II
yang terdiri atas :
a. Kelompok Substansi Investigasi Kementerian,
Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan
Badan Lainnya II;
b. Kelompok Substansi Investigasi Hambatan
Kelancaran Pembangunan II; dan
c. Kelompok Substansi Pencegahan Korupsi II.
Bagian Ketiga
Direktorat Investigasi III
Badan Usaha adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang…
KorupsiDisebut dalam Pasal 70Korupsi adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks hukum pidana. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat hukumnya…
PejabatDisebut dalam Pasal 70Pejabat adalah seseorang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diangkat atau diberi tugas, jabatan, kewenangan, atau tanggung jawab tertentu…
Pejabat Pimpinan Tinggi PratamaDisebut dalam Pasal 70Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah istilah dalam hukum aparatur sipil negara yang digunakan untuk memahami aspek yang berkaitan…
Pemerintah DaerahDisebut dalam Pasal 70Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan…
PencegahanDisebut dalam Pasal 70Pencegahan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks keimigrasian atau status kewarganegaraan. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan…
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
