Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Direktorat Pengawasan Bidang Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan
teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan negara dan program lintas sektoral
pembangunan nasional bidang pemberdayaan ekonomi
masyarakat;
b. penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan
intern bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan
intern bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
d. pelaksanaan pengawasan intern bidang pemberdayaan
ekonomi masyarakat;
- 24 -
e. pelaksanaan pengawasan intern terhadap perencanaan
dan pemanfaatan aset negara bidang pemberdayaan
ekonomi masyarakat;
f. pengoordinasian pengawasan intern bidang
pemberdayaan ekonomi masyarakat;
g. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan
penugasan pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan bidang pemberdayaan
ekonomi masyarakat;
h. pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan
kinerja instansi pemerintah pusat bidang pemberdayaan
ekonomi masyarakat;
i. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan sistem
pengendalian intern pemerintah bidang pemberdayaan
ekonomi masyarakat;
j. pelaksanaan pembinaan kapabilitas pengawasan intern
pemerintah bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
k. pelaksanaan pengawasan terhadap penerimaan negara
bukan pajak pada instansi pemerintah pusat dan wajib
bayar pada instansi pemerintah bidang pemberdayaan
ekonomi masyarakat; dan
l. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan manajemen
risiko pada bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat .
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara dibantu Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud…
Pengendalian Intern PemerintahDisebut dalam Pasal 43Pengendalian Intern Pemerintah adalah istilah dalam hukum perbendaharaan negara yang menjelaskan pejabat perbendaharaan, pelaksanaan pendapatan dan belanja, pengelolaan…
PeraturanDisebut dalam Pasal 43Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
RisikoDisebut dalam Pasal 43Risiko adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks transaksi barang/jasa dan perlindungan konsumen. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan,…
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
