Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 30
(1) Fungsi Direktorat Pengawasan Bidang Pembiayaan,
Investasi, dan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 menjadi tanggung jawab Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama.
(2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dibantu
oleh Kelompok Substansi pada Direktorat Pengawasan
Bidang Pembiayaan, Investasi, dan Kawasan yang terdiri
atas :
a. Kelompok Substansi Pengawasan Bidang Pembiayaan
dan Investasi;
b. Kelompok Substansi Pengawasan Bidang Kawasan;
dan
c. Kelompok Substansi Perencanaan, Analisis, Evaluasi,
dan Pelaporan Hasil Pengawasan Bidang
Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan
Kewilayahan .
- 17 -
BAB V
URAIAN FUNGSI DALAM ORGANISASI DI LINGKUNGAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH
BIDANG POLITIK, KEAMANAN, HUKUM, PEMBANGUNAN
MANUSIA, DAN KEBUDAYAAN
Bagian Kesatu
Direktorat Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan
Istilah Terkait
Pejabat adalah seseorang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diangkat atau diberi tugas, jabatan, kewenangan, atau tanggung jawab tertentu…
Pejabat Pimpinan Tinggi PratamaDisebut dalam Pasal 30Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah istilah dalam hukum aparatur sipil negara yang digunakan untuk memahami aspek yang berkaitan…
PelaporDisebut dalam Pasal 30orang yang menyampaikan laporan mengenai dugaan tindak pidana atau informasi hukum kepada pejabat atau lembaga yang berwenang menurut…
TahananDisebut dalam Pasal 30Tahanan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks putusan, upaya hukum, atau pelaksanaan putusan. Makna, ruang lingkup, syarat,…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045