Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
(1) Fungsi Direktorat Pengawasan Bidang Energi, Pariwisata,
dan Pembangunan Kewilayahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 menjadi tanggung jawab Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama.
(2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dibantu
oleh Kelompok Substansi pada Direktorat Pengawasan
Bidang Energi, Pariwisata, dan Pembangunan
Kewilayahan yang terdiri atas :
a. Kelompok Substansi Pengawasan Bidang Energi dan
Pariwisata; dan
b. Kelompok Substansi Pengawasan Bidang
Pembangunan Kewilayahan.
Bagian Ketiga
Direktorat Pengawasan Bidang Infrastruktur dan
Perhubungan
Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, atau elektromagnetika. Uraian ini merupakan…
PariwisataDisebut dalam Pasal 24Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah,…
PejabatDisebut dalam Pasal 24Pejabat adalah seseorang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diangkat atau diberi tugas, jabatan, kewenangan, atau tanggung jawab tertentu…
Pejabat Pimpinan Tinggi PratamaDisebut dalam Pasal 24Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah istilah dalam hukum aparatur sipil negara yang digunakan untuk memahami aspek yang berkaitan…
WisataDisebut dalam Pasal 24Wisata adalah istilah dalam hukum kepariwisataan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, dokumen, status, layanan, hak, kewajiban, standar, atau…
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
