Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Direktorat Pengawasan Bidang Kesehatan, Pemberdayaan
Keluarga, dan Bencana menyelenggarakan fungsi:
a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan
teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan negara dan program lintas sektoral
pembangunan nasional bidang kesehatan, pemberdayaan
keluarga, dan bencana;
b. penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan
intern bidang kesehatan, pemberdayaan keluarga, dan
bencana;
c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan
intern bidang kesehatan, pemberdayaan keluarga, dan
bencana;
d. pelaksanaan pengawasan intern bidang kesehatan,
pemberdayaan keluarga, dan bencana;
e. pelaksanaan pengawasan intern terhadap perencanaan
dan pemanfaatan aset negara bidang kesehatan,
pemberdayaan keluarga, dan bencana;
f. pengoordinasian pengawasan intern bidang kesehatan,
pemberdayaan keluarga, dan bencana;
g. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan
penugasan pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan bidang kesehatan,
pemberdayaan keluarga, dan bencana;
h. pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan
kinerja instansi pemerintah pusat bidang kesehatan,
pemberdayaan keluarga, dan bencana;
i. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan sistem
pengendalian intern pemerintah bidang kesehatan,
pemberdayaan keluarga, dan bencana;
j. pelaksanaan pembinaan kapabilitas pengawasan intern
pemerintah bidang kesehatan, pemberdayaan keluarga,
dan bencana;
k. pelaksanaan pengawasan terhadap penerimaan negara
bukan pajak pada instansi pemerintah pusat dan wajib
- 20 -
bayar pada instansi pemerintah bidang kesehatan,
pemberdayaan keluarga, dan bencana; dan
l. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan manajemen
risiko pada bidang kesehatan, pemberdayaan keluarga,
dan bencana.
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan,…
KesehatanDisebut dalam Pasal 35Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang secara fisik, jiwa, dan sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan…
Pemerintah PusatDisebut dalam Pasal 35Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara dibantu Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud…
Pengendalian Intern PemerintahDisebut dalam Pasal 35Pengendalian Intern Pemerintah adalah istilah dalam hukum perbendaharaan negara yang menjelaskan pejabat perbendaharaan, pelaksanaan pendapatan dan belanja, pengelolaan…
PeraturanDisebut dalam Pasal 35Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
RisikoDisebut dalam Pasal 35Risiko adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks transaksi barang/jasa dan perlindungan konsumen. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan,…
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
