PERATURAN BPKP Nomor 3 Tahun 2025

Perwakilan BPKP Provinsi menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas
penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas
pengeluaran keuangan negara/daerah serta
pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang
seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh
anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk
badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat
- 46 -
kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari
pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah serta
akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
b. pengawasan intern terhadap perencanaan dan
pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
c. pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko,
pengendalian intern, dan tata kelola terhadap
instansi/badan usaha/badan lainnya dan
program/kebijakan pemerintah yang strategis;
d. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan
program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat
kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga,
audit klaim, audit investigatif terhadap kasus - kasus
penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan
negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan
negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya
pencegahan korupsi;
e. pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan
intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah
dan pembangunan nasional bersama - sama dengan aparat
pengawasan intern pemerintah lainnya;
f. pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi
penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada
satuan kerja instansi pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dan badan - badan yang didalamnya terdapat
kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari
pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah ;
g. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan
penugasan pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan;
h. pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;
i. pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas
penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara/daerah;
dan
j. pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan
umum, kesekretariatan, ketatalaksanaan, kepegawaian,
keuangan, kearsipan, kehumasan, persandian,
perlengkapan dan rumah tangga.