Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
(1) Fungsi Direktorat Pengawasan Bidang Akuntabilitas
Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
menjadi tanggung jawab Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
(2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dibantu
oleh Kelompok Substansi pada Direktorat Pengawasan
Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah yang terdiri atas :
a. Kelompok Substansi Pengawasan Akuntabilitas
Keuangan Daerah Wilayah I; dan
b. Kelompok Substansi Pengawasan Akuntabilitas
Keuangan Daerah Wilayah II.
Bagian Kedua
Direktorat Pengawasan Akuntabilitas
Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah
Pejabat adalah seseorang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diangkat atau diberi tugas, jabatan, kewenangan, atau tanggung jawab tertentu…
Pejabat Pimpinan Tinggi PratamaDisebut dalam Pasal 50Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah istilah dalam hukum aparatur sipil negara yang digunakan untuk memahami aspek yang berkaitan…
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
