Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
(1) Fungsi Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan
Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 menjadi tanggung
jawab Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
(2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dibantu
oleh Kelompok Substansi pada Direktorat Pengawasan
Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan
Reformasi Birokrasi yang terdiri atas :
a. Kelompok Substansi Pengawasan Bidang Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi; dan
b. Kelompok Substansi Pengawasan Bidang Reformasi
Birokrasi.
BAB V I
URAIAN FUNGSI DALAM ORGANISASI DI LINGKUNGAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PANGAN
Bagian Kesatu
Direktorat Pengawasan Bidang Sosial dan Pelindungan
Pekerja Migran
Pangan adalah istilah dalam hukum pangan yang menjelaskan ketersediaan, produksi, cadangan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi, keamanan, mutu, gizi, pangan…
PejabatDisebut dalam Pasal 40Pejabat adalah seseorang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diangkat atau diberi tugas, jabatan, kewenangan, atau tanggung jawab tertentu…
Pejabat Pimpinan Tinggi PratamaDisebut dalam Pasal 40Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah istilah dalam hukum aparatur sipil negara yang digunakan untuk memahami aspek yang berkaitan…
PekerjaDisebut dalam Pasal 40Pekerja adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks hubungan kerja dan hak/kewajiban pekerja maupun pemberi kerja. Makna, ruang…
PengembangDisebut dalam Pasal 40Pengembang adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks perumahan, rumah susun, pembangunan, atau jasa konstruksi. Makna, ruang lingkup,…
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
