Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
(1) Fungsi Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Program
Lintas Sektoral Pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 menjadi tanggung jawab Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama.
(2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dibantu
oleh Kelompok Substansi pada Direktorat Pengawasan
Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan
Daerah yang terdiri atas :
a. Kelompok Substansi Pengawasan Akuntabilitas
Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah
Wilayah I; dan
b. Kelompok Substansi Pengawasan Akuntabilitas
Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah
Wilayah II.
Bagian Ketiga
Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan,
Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat,…
PejabatDisebut dalam Pasal 52Pejabat adalah seseorang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diangkat atau diberi tugas, jabatan, kewenangan, atau tanggung jawab tertentu…
Pejabat Pimpinan Tinggi PratamaDisebut dalam Pasal 52Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah istilah dalam hukum aparatur sipil negara yang digunakan untuk memahami aspek yang berkaitan…
Pemerintahan DesaDisebut dalam Pasal 52Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Uraian…
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
