Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
(1) Fungsi Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum,
Badan Usaha Milik Daerah dan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 menjadi tanggung jawab Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama .
(2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dibantu
oleh Kelompok Substansi pada Direktorat Pengawasan
Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan
Desa yang terdiri atas :
a. Kelompok Substansi Pengawasan Badan Layanan
Umum dan Badan Layanan Umum Daerah;
b. Kelompok Substansi Pengawasan Badan Usaha Milik
Daerah; dan
c. Kelompok Substansi Pengawasan Badan Usaha Milik
Desa.
BAB IX
URAIAN FUNGSI DALAM ORGANISASI DI LINGKUNGAN
DEPUTI BIDANG INVESTIGASI
Bagian Kesatu
Direktorat Investigasi I
Badan Layanan Umum adalah istilah dalam hukum perbendaharaan negara yang menjelaskan pejabat perbendaharaan, pelaksanaan pendapatan dan belanja, pengelolaan…
Badan UsahaDisebut dalam Pasal 66Badan Usaha adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang…
DesaDisebut dalam Pasal 66Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat,…
PejabatDisebut dalam Pasal 66Pejabat adalah seseorang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diangkat atau diberi tugas, jabatan, kewenangan, atau tanggung jawab tertentu…
Pejabat Pimpinan Tinggi PratamaDisebut dalam Pasal 66Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah istilah dalam hukum aparatur sipil negara yang digunakan untuk memahami aspek yang berkaitan…
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
