Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
(1) Fungsi Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis
dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
menjadi tanggung jawab Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
(2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dibantu
oleh Kelompok Substansi pada Direktorat Pengawasan
Badan Usaha Agrobisnis dan Infrastruktur yang terdiri
atas :
a. Kelompok Substansi Pengawasan Badan Usaha
Perkebunan dan Kehutanan;
b. Kelompok Substansi Pengawasan Badan Usaha
Pupuk dan Pangan; dan
c. Kelompok Substansi Pengawasan Badan Usaha
Infrastruktur.
- 32 -
Bagian Kedua
Direktorat Pengawasan Badan Usaha
Konektivitas dan Pariwisata
Pejabat adalah seseorang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diangkat atau diberi tugas, jabatan, kewenangan, atau tanggung jawab tertentu…
Badan UsahaDisebut dalam Pasal 58Badan Usaha adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang…
HutanDisebut dalam Pasal 58Hutan adalah istilah dalam hukum kehutanan yang menjelaskan status hutan, kawasan hutan, pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan, hasil…
KehutananDisebut dalam Pasal 58Kehutanan adalah istilah dalam hukum kehutanan yang menjelaskan status hutan, kawasan hutan, pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan, hasil…
PanganDisebut dalam Pasal 58Pangan adalah istilah dalam hukum pangan yang menjelaskan ketersediaan, produksi, cadangan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi, keamanan, mutu, gizi, pangan…
PariwisataDisebut dalam Pasal 58Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah,…
Pejabat Pimpinan Tinggi PratamaDisebut dalam Pasal 58Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah istilah dalam hukum aparatur sipil negara yang digunakan untuk memahami aspek yang berkaitan…
PupukDisebut dalam Pasal 58Pupuk adalah istilah dalam hukum budi daya pertanian yang menjelaskan perencanaan budi daya, lahan, benih, bibit, varietas, penanaman,…
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
