Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan
menyelenggarakan fungsi:
a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan
teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan negara dan program lintas sektoral
pembangunan nasional bidang ekonomi dan keuangan;
b. penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan
intern bidang ekonomi dan keuangan;
c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan
intern bidang ekonomi dan keuangan;
d. pelaksanaan pengawasan intern bidang ekonomi dan
keuangan;
e. pelaksanaan pengawasan intern terhadap perencanaan
dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara bidang
ekonomi dan keuangan;
f. pengoordinasian pengawasan intern bidang ekonomi dan
keuangan;
g. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan
penugasan pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan bidang ekonomi dan
keuangan;
h. pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah
pusat;
i. pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan
kinerja instansi pemerintah pusat bidang ekonomi dan
keuangan;
j. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan sistem
pengendalian intern pemerintah bidang ekonomi dan
keuangan;
k. pelaksanaan pembinaan kapabilitas pengawasan intern
pemerintah bidang ekonomi dan keuangan;
l. pelaksanaan pengawasan terhadap penerimaan negara
bukan pajak pada instansi pemerintah pusat dan wajib
bayar pada instansi pemerintah bidang ekonomi dan
keuangan; dan
- 12 -
m. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan manajemen
risiko pada bidang ekonomi dan keuangan.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara dibantu Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud…
Pengendalian Intern PemerintahDisebut dalam Pasal 21Pengendalian Intern Pemerintah adalah istilah dalam hukum perbendaharaan negara yang menjelaskan pejabat perbendaharaan, pelaksanaan pendapatan dan belanja, pengelolaan…
PeraturanDisebut dalam Pasal 21Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
RisikoDisebut dalam Pasal 21Risiko adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks transaksi barang/jasa dan perlindungan konsumen. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan,…
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
