Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
(1) Fungsi Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 81 menjadi tanggung jawab Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama.
(2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dibantu
Pejabat Administrator dan Kelompok Substansi pada
Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan.
(3) Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) merupakan Kepala Bagian Umum.
(4) Kelompok Substansi pada Pusat Strategi Kebijakan
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas:
a. Kelompok Substansi Analisis Isu Strategis dan
Prioritas Pengawasan;
- 44 -
b. Kelompok Substansi Analisis Strategi Kebijakan
Pengawasan;
c. Kelompok Substansi Manajemen Pengetahuan, Kerja
Sama, Program, dan Evaluasi Strategi Kebijakan
Pengawasan;
d. Kelompok Substansi Keuangan;
e. Kelompok Substansi Kepegawaian; dan
f. Kelompok Substansi Pengelolaan Barang Milik
Negara, Rumah Tangga, dan Kearsipan.
Bagian Keempat
Pusat Informasi Pengawasan
Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh lembaga, organisasi,…
Barang Milik NegaraDisebut dalam Pasal 82Barang Milik Negara adalah istilah dalam hukum perbendaharaan negara yang menjelaskan pejabat perbendaharaan, pelaksanaan pendapatan dan belanja, pengelolaan…
InformasiDisebut dalam Pasal 82Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…
KearsipanDisebut dalam Pasal 82Kearsipan adalah istilah dalam hukum kearsipan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban, atau…
PejabatDisebut dalam Pasal 82Pejabat adalah seseorang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diangkat atau diberi tugas, jabatan, kewenangan, atau tanggung jawab tertentu…
Pejabat Pimpinan Tinggi PratamaDisebut dalam Pasal 82Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah istilah dalam hukum aparatur sipil negara yang digunakan untuk memahami aspek yang berkaitan…
Pengelolaan Barang Milik NegaraDisebut dalam Pasal 82Pengelolaan Barang Milik Negara adalah istilah dalam hukum perbendaharaan negara yang menjelaskan pejabat perbendaharaan, pelaksanaan pendapatan dan belanja,…
RumahDisebut dalam Pasal 82Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat penghuni, dan…
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
