PERATURAN OJK Nomor 26 Tahun 2025

(1) Aset Yang Diperken ankan dalam bentuk bukan
investasi harus dalam jenis:
a. kas dan bank;
b. tagihan premi penutupan langsung, termasuk
tagihan premi koasuransi yang menjadi bagian
Perusahaan;
c. tagihan premi reasuransi;
d. aset reasuransi;
e. tagihan klaim koasuransi;
f. tagihan klaim reasuransi;
g. tagihan investasi;
h. tagihan hasil investasi;
i. bangunan dengan hak strata ( strata title ) atau
tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri;
j. biaya akuisisi yang ditangguhkan ( deferred
acquisition cost ); dan/atau
k. aset hak guna.
- 26 -
(2) Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam
bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dilakukan dengan ketentuan:
a. kas dan bank, dengan ketentuan kas dan bank di
lua r negeri yang diperkenankan seluruhnya paling
tinggi 1% (satu persen) dari Ekuitas periode
berjalan;
b. tagihan premi penutupan langsung termasuk
tagihan premi koasuransi yang menjadi bagian
Perusahaan, dengan umur tagihan paling lama 2
(dua) bulan dihitung s ejak tanggal:
1. pertanggungan dimulai bagi polis dengan
pembayaran premi tunggal; atau
2. jatuh tempo pembayaran premi bagi polis
dengan pembayaran premi cicilan;
c. tagihan premi reasuransi, dengan umur tagihan
paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal
jat uh tempo pembayaran;
d. aset reasuransi, terdiri atas:
1. aset yang bersumber dari nilai estimasi
pemulihan klaim atas porsi pertanggungan
ulang; dan
2. aset yang bersumber dari perjanjian kontrak
jangka panjang ( long - term contract ) program
reasuransi dukungan moda l ( capital - oriented
reinsurance ) dengan ketentuan:
a) hanya untuk setiap PAYDI baru yang
biaya akuisisinya dibayarkan terlebih
dahulu oleh Perusahaan ( back - end
loading );
b) Perusahaan yang telah mengakui aset
yang timbul dari perjanjian program
reasuransi dukungan modal ( capital -
oriented reinsurance ) untuk satu PAYDI
maka tidak diperkenankan mengakui aset
biaya akuisisi yang ditangguhkan
( deferred acquisition cost ) atas PAYDI yang
sama; dan
c) untuk setiap perjanjian program
reasuransi dukungan moda l ( capital -
oriented reinsurance ) harus terlebih
dahulu mendapat persetujuan dari
Otoritas Jasa Keuangan;
e. tagihan klaim koasuransi, dengan umur tagihan
paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal
pembayaran klaim kepada pemegang polis atau
tertanggung;
f. tagihan klaim reasuransi, dengan umur tagihan
paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal
jatuh tempo pembayaran;
g. tagihan investasi, dengan umur tagihan paling lama
1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo
pembayaran;
h. tagihan hasil investasi , dengan umur tagihan paling
lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh
tempo pembayaran;
- 27 -
i. bangunan dengan hak strata ( strata title ) atau
tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri,
dengan nilai seluruhnya paling tinggi 25% (dua
puluh lima persen) da ri Ekuitas periode berjalan;
j. biaya akuisisi yang ditangguhkan ( deferred
acquisition cost) , dengan ketentuan:
1. dilakukan untuk PAYDI yang biaya akuisisinya
dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan
( back - end loading );
2. Perusahan yang telah mengakui aset biaya
akuisisi yang ditangguhkan atas PAYDI maka
tidak diperkenankan mengakui aset yang
timbul dari perjanjian program reasuransi
dukungan modal ( capital - oriented reinsurance )
untuk satu produk PAYDI yang sama; dan
3. setiap pembentukan biaya akuisisi yang
di tangguhkan ( deferred acquisition cost ) untuk
masing - masing produk PAYDI harus terlebih
dahulu mendapat persetujuan dari Otoritas
Jasa Keuangan; dan/atau
k. aset hak guna hanya diperoleh dari lembaga jasa
keuangan yang telah memperoleh izin usaha dari
Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Dasar penilaian setiap jenis Aset Yang Diperkenankan
dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengacu kepada standar akuntansi
keuangan yang berlaku bagi Perusahaan di Indonesia.
(4) Ketentuan mengenai tata cara permohona n untuk
mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
untuk setiap perjanjian program reasuransi dukungan
modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
angka 2 huruf c) dan pembentukan biaya akuisisi yang
ditangguhkan untuk PAYDI sebagaimana dimaksud
p ada ayat (2) huruf j angka 3 ditetapkan oleh Otoritas
Jasa Keuangan .
Bagian Kelima
Status Aset Yang Diperkenankan