PERATURAN OJK Nomor 26 Tahun 2025

(1) Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam
bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) sebagai berikut:
a. investasi berupa deposito berjangka pada Bank,
termasuk deposito on call dan deposito yang
berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1
(satu) bulan, untuk setiap Bank paling tinggi 20%
(dua puluh persen) dari jumlah investasi;
b. investasi berupa deposito berjangka pada BPR dan
BPR Syariah, untuk setiap BPR atau BPR Syariah
pa ling tinggi 1% (satu persen) dari jumlah investasi
dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari
jumlah investasi;
c. investasi berupa sertifikat deposito untuk setiap
Bank paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari
total investasi berupa deposito berjan gka pada
setiap Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a;
d. investasi berupa surat berharga yang diterbitkan
oleh negara selain Negara Republik Indonesia ,
untuk setiap penerbit paling tinggi 10% (sepuluh
persen) dari jumlah investasi;
e. investasi berupa obligasi korporasi yang tercatat di
bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 20%
(dua puluh persen) dari jumlah investasi dan
seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen)
dari jumlah investasi;
f. investasi berupa obligasi daerah, untuk setiap
emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari
jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20%
(dua puluh persen) dari jumlah investasi;
g. investasi berupa EBUS Tanpa Penawaran Umum
dan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga
- 15 -
multinasional yang Negara Republik In donesia
menjadi salah satu anggota atau pemegang
sahamnya, untuk setiap penerbit paling tinggi 20%
(dua puluh persen) dari jumlah investasi dan
seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen)
dari jumlah investasi;
h. investasi berupa saham yang tercatat di bursa efek,
untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh
persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling
tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah
investasi;
i. investasi berupa reksa dana untuk setiap Manajer
Investasi paling tinggi 20% (dua puluh p ersen) dari
jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50%
(lima puluh persen) dari jumlah investasi;
j. investasi berupa efek beragun aset untuk setiap
Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh
persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling
tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah
investasi;
k. investasi berupa dana investasi real estat
berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap
Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh
persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling
tinggi 20% (dua pu luh persen) dari jumlah
investasi;
l. investasi berupa dana investasi infrastruktur
berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap
Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh
persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling
tinggi 20% (dua puluh perse n) dari jumlah
investasi;
m. investasi berupa repurchase agreement (REPO),
untuk setiap counterparty paling tinggi 2% (dua
persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling
tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
n. investasi berupa tanah, bangunan dengan hak
strata ( strata title ), atau tanah dengan bangunan,
untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 20% (dua
puluh persen) dari jumlah investasi;
o. investasi berupa tanah untuk investasi, seluruhnya
paling tinggi 1/3 (satu per tiga) dari jumlah
investasi sebagaimana dimaksud pada huruf n;
p. investasi berupa emas murni, seluruhnya paling
tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
dan
q. investasi berupa pinjaman polis, dengan besarnya
pinjaman polis paling tinggi 80% (delapan puluh
persen) dari nilai tunai polis yang bersangkutan.
(2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam
bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k, yang
underlying asetnya seluruhnya berupa investasi surat
berharga yang diterbit kan oleh Negara Republik
Indonesia dikecualikan dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i.
- 16 -
(3) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam
bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k dalam bentuk
kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas untuk
setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh
persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling
tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.
(4) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan d alam
bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d sampai dengan huruf m jumlah seluruhnya
paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari jumlah
investasi.
(5) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam
bentuk investasi berupa obligasi korp orasi yang tercatat
di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) huruf g , yang diterbitkan oleh lembaga yang diberi
kewenangan khusus berdasarkan ketentuan peraturan
perundang - undangan untuk pengelolaan investasi
pemerintah pusat yang dijamin pemerintah pusat, tidak
dikenakan:
a. batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e dan batasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4); dan
b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) .
(6) Jaminan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), harus memenuhi ketentuan:
a. jaminan bersifat tanpa syarat ( unconditional ) dan
tidak dapat dibatalkan ( irrevocable ); dan
b. mempunyai jangka waktu paling singkat sama
dengan jangka waktu obligasi korporasi yang
dijamin.