MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERATURAN OJK

PERATURAN OJK Nomor 26 Tahun 2025

Tentang

Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Sedang dibacaPasal 58Pasal 58 dari 87
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
26Nomor
2025Tahun Terbit
87Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 58 dari 87
67%
TEKS RESMI

Pasal 58

Penatausahaan Da na Jaminan pada Bank Kustodian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) wajib
didasarkan pada perjanjian antara Perusahaan dan Bank
Kustodian yang paling sedikit memuat:
a. pendelegasian atau pemberian kuasa oleh Perusahaan
kepada Bank Kustodian untuk mencairkan,
memindahkan, atau menyerahkan Dana Jaminan
setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa
Keuangan;
b. kewajiban Bank Kustodian untuk menempatkan dana
yang diperoleh dar i pencairan Dana Jaminan dalam
bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara
Republik Indonesia yang telah jatuh tempo ke dalam
bentuk deposito berjangka 1 (satu) bulan pada Bank
atas nama Perusahaan, dalam hal Perusahaan belum
melakukan penggantian D ana Jaminan yang telah jatuh
tempo dimaksud; dan
c. ketentuan bahwa Bank Kustodian tidak dapat
menjalankan instruksi dari Perusahaan maupun Pihak
lain untuk melakukan pencairan, pemindahan, dan
penyerahan deposito atau surat berharga yang
diterbitkan oleh Neg ara Republik Indonesia yang
digunakan sebagai Dana Jaminan kecuali telah
mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan .
Bagian Ketiga
Perubahan Dana Jaminan

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
BankDisebut dalam Pasal 58

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk…

 DelegasiDisebut dalam Pasal 58

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah dengan beralihnya tanggung…

 DepositDisebut dalam Pasal 58

Deposit adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks hubungan perdata, perikatan, atau transaksi antar pihak. Makna, ruang lingkup,…

 DepositoDisebut dalam Pasal 58

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank. Uraian…

 JalanDisebut dalam Pasal 58

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan beserta bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu…

 JaminanDisebut dalam Pasal 58

mekanisme atau objek yang digunakan untuk memberikan kepastian tambahan terhadap pemenuhan suatu kewajiban, sesuai jenis jaminan yang diatur…

 Jatuh TempoDisebut dalam Pasal 58

Jatuh Tempo adalah waktu ketika suatu kewajiban harus dipenuhi sesuai perjanjian atau ketentuan hukum. Uraian ini merupakan penjelasan…

 KewajibanDisebut dalam Pasal 58

sesuatu yang menurut hukum, perjanjian, atau hubungan hukum harus dilakukan, diberikan, tidak dilakukan, atau dipenuhi oleh pihak yang…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045