PERATURAN OJK Nomor 26 Tahun 2025

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
(5), ayat (6), ayat (7), ayat ( 10 ), Pasal 69 ayat (1), ayat
(4), ayat (5), Pasal 71, Pasal 73 ayat (1), ayat (2), a yat
(3), dan/atau Pasal 74, dikenakan sanksi administratif
berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau
seluruh kegiatan usaha;
c. larangan untuk memasarkan produk asuransi
untuk lini usaha tertentu;
d. penurunan tingkat kesehata n Perusahaan;
dan/atau
e. larangan menjadi pengendali dan pemegang
saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris
atau yang setara dengan pemegang saham,
anggota direksi, dan anggota dewan komisaris
pada badan hukum berbentuk koperasi atau
usaha bersama, dew an pengawas syariah, atau
menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi,
atau yang setara dengan jabatan eksekutif di
bawah direksi pada badan hukum berbentuk
koperasi atau usaha bersama, pada perusahaan
perasuransian.
(2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentua n sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah
diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi
peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c
telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut
sanksi administratif.