PERATURAN OJK Nomor 26 Tahun 2025

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat
(2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), ayat (5), Pasal 10
ayat (1), ayat (3), Pasa l 14, Pasal 17 ayat (7), Pasal 20
ayat (1) , ayat (5), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (5),
Pasal 22 ayat (1), ayat (2), Pasal 27 ayat (1), ayat (2),
Pasal 28 ayat (2) , ayat (3), Pasal 30 ayat (2) , Pasal 33,
Pasal 34 ayat (1), dan/atau Pasal 35 dikenakan sanksi
administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau
seluruh kegiatan usaha;
c. larangan untuk memasarkan produk asuransi
untuk lini usaha tertentu;
- 32 -
d. penurunan tingkat kesehatan Perusahaan;
dan/atau
e. larangan menjadi pengendali dan pemegang
saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris
atau yang setara dengan pemegang saham,
anggota direksi, dan anggota dewan komisaris
pada badan hukum berbentuk koperasi atau
usaha bersama dewan pengawas syariah, ata u
menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi,
atau yang setara dengan jabatan eksekutif di
bawah direksi pada badan hukum berbentuk
koperasi atau usaha bersama pada perusahaan
perasuransian.
(2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana
dimaksud pa da ayat (1) namun pelanggaran telah
diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi
peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c
telah dipenu hi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut
sanksi administratif.