PERATURAN OJK Nomor 26 Tahun 2025

(1) Perusahaan di larang melakukan transaksi derivatif atau
memiliki instrumen derivatif, kecuali:
a. kontrak opsi jual saham atas saham yang dimiliki
yang tercatat di bursa efek di Indonesia;
b. instrumen derivatif yang diperoleh Perusahaan
sebagai instrumen yang melekat pada surat
berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
- 37 -
ayat (2) huruf c, obligasi korporasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, atau
saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) huruf j yang tercatat di bursa efek di Indonesia;
atau
c. instrumen derivatif lainnya untuk keperluan
lindung nilai atas risiko mata uang dan/atau
tingkat bunga.
(2) Transaksi instrumen derivati f lainnya untuk keperluan
lindung nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c dilakukan dengan counterparty yang paling rendah
memiliki peringkat investment grade dari perusahaan
pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa
Keuangan atau dari perus ahaan pemeringkat efek yang
diakui secara internasional.
(3) Perusahaan dapat menjual instrumen derivatif yang
melekat pada saham, obligasi korporasi, atau surat
berharga negara yang tercatat di bursa efek di Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara
terpisah dari pada surat berharga negara, obligasi
korporasi, atau saham yang tercatat di bursa efek yang
bersangkutan.
(4) Transaksi derivatif atau instrumen derivatif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat
persetujuan direksi atau yang setara.
(5) Aset yang timbul dari transaksi derivatif atau instrumen
derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui
sebagai Aset Yang Diperkenankan.