PERATURAN OJK Nomor 26 Tahun 2025

(1) Ketentuan mengenai Pihak Terkait sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikecualikan untuk
pengendalian yang disebabkan kepemilikan langsung
oleh Negara Republik Indonesia pada Perusahaan dan
Pihak lain.
(2) Ketentuan mengenai Kelompok Penerima Investasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
dikecualikan untuk pengendalian yang disebabkan
kepemilikan langsung oleh Negara Republik Indonesia
pada Pihak lain.
(3) Penghitungan jumlah investasi pada Pihak Terkait
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a
dikecualikan untuk penem patan investasi berupa
penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang
sahamnya tidak tercatat di bursa efek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9.
(4) Penghitungan jumlah investasi pada Pihak Terkait, satu
Pihak yang bukan Pihak Terkait, dan satu Kelompok
Pener ima Investasi yang bukan Pihak Terkait
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ,
dikecualikan untuk penempatan investasi berupa:
a. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara
Republik Indonesia ;
b. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank
Indonesia;
c. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga yang
diberi kewenangan khusus berdasarkan ketentuan
- 22 -
peraturan perundang - undangan untuk pengelolaan
investasi pemerintah pusat, yang dijamin oleh
pemerintah pusat; dan/atau
d. reksa dana yang memiliki underlying asset
se luruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan
oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat
berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
(5) Jaminan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf c, harus memenuhi persyaratan:
a. jaminan bersi fat tanpa syarat ( unconditional ) dan
tidak dapat dibatalkan ( irrevocable ); dan
b. mempunyai jangka waktu paling singkat sama
dengan jangka waktu surat berharga yang dijamin.