PERATURAN OJK Nomor 26 Tahun 2025

(1) Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk
investasi berupa surat berharga yang diterbitkan oleh
lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia
menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya
sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f
dan ayat (3) huruf b berdenominasi rupiah,
dikategorikan sebagai investasi di dalam negeri.
(2) Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk
investasi berupa obligasi korporasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dan/atau
saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf j yang tercatat di bursa efek di dalam negeri
dan/atau di luar negeri dan emitennya merupakan
badan hukum asing, dikategorikan sebagai investasi di
luar negeri.
(3) Dala m hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk
investasi berupa obligasi korporasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dan/atau
saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf j yang tercatat di bursa efek di dalam negeri
dan/atau di lu ar negeri dan emitennya merupakan
badan hukum Indonesia, dikategorikan sebagai
investasi di dalam negeri.
(4) Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk
investasi berupa obligasi korporasi yang tercatat di
bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) huruf g yang diterbitkan oleh badan hukum asing
yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya
dimiliki oleh badan hukum Indonesia, dikategorikan
sebagai investasi di dalam negeri.
(5) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi
berupa obligasi korpo rasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi ketentuan:
- 14 -
a. memiliki peringkat investment grade dari
perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh
Otoritas Jasa Keuangan atau memiliki peringkat
investment grade dari perusahaan pemeringkat
efek yang diakui secara internasional; dan
b. dijual melalui penawaran umum.