PERATURAN OJK Nomor 26 Tahun 2025

(1) Aset Subdana dalam bentuk investasi dilarang
ditempatkan kecuali pada jenis:
a. deposito berjangka pada Bank, BPR, dan BPR
Syariah, termasuk deposit o on call dan deposito
yang berjangka waktu kurang dari atau sama
dengan 1 (satu) bulan;
b. sertifikat deposito pada Bank;
c. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara
Republik Indonesia;
d. sura t berharga yang diterbitkan oleh Bank
Indonesia;
e. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain
Negara Republik Indonesia;
f. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga
multinasional yang Negara Republik Indonesia
menjadi salah satu anggota atau pemegan g
sahamnya;
g. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;
h. obligasi daerah;
i. EBUS Tanpa Penawaran Umum;
j. saham yang tercatat di bursa efek;
k. reksa dana;
l. efek beragun aset;
m. repurchase agreement (REPO); dan/atau
n. emas murni.
(2) Aset Subdana dalam bentuk bukan investasi harus
dalam jenis:
a. kas dan bank;
b. tagihan premi penutupan langsung;
c. tagihan investasi; dan/atau
d. tagihan hasil investasi.
(3) Jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib disesuaikan dengan deskripsi produk yang
dilaporkan kepada Otoritas J asa Keuangan dan yang
dijanjikan kepada calon pemegang polis.
(4) Aset Subdana dari PAYDI yang tidak digaransi tidak
diperhitungkan sebagai Aset Yang Diperkenankan.
(5) Dasar penilaian setiap jenis aset Subdana berupa aset
investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aset
bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang
berlaku bagi Perusahaan di Indonesia.